Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) mengatakan RUU Keamanan dan Keamanan Siber (KKS) mengharapkan startup dan bisnis kecil menjadi kurang memberatkan. Ini sejalan dengan kebijakan yang mengharuskan startup untuk memiliki sistem keamanan dan harus mendapatkan sertifikasi dari BSSN (Cyber Nasional dan Kode Negara).
“Sertifikasi ini berat untuk perusahaan baru atau e-commerce kecil,” jelas ketua sektor Pajak, Infrastruktur & Keamanan Dunia Maya sebagai tanggapan atas pembatalan RUU KKS oleh Komisi I DPR, ketika dikonfirmasi, Jumat (27/9).
Selain itu, Bima juga menyatakan keberatan terhadap pasal 66 RUU PSC terkait TKDN. Menurutnya, TKDN akan menyulitkan usaha kecil dan pemula karena kurangnya kemampuan dalam sistem dan kemampuan SDM. Aturan yang berat, menurutnya, akan menghilangkan kreativitas mereka yang ingin mengembangkan diri melalui industri 4.0.
Masalah lain yang disoroti adalah referensi komunitas terhadap artikel 8. Artikel ini menyatakan, ‘Penyelenggara Keamanan dan Ketahanan Siber di lembaga-lembaga negara selain dari yang ditentukan dalam Pasal 6 dapat komunitas lakukan.
“Definisi” komunitas “luas. Ini mencakup sektor swasta dan publik. Belum lagi pasal sertifikasi yang, menurut IDEA berlebihan, juga terkait dengan biaya kepatuhan,” katanya.
Bima juga menyerukan agar peraturan itu lebih fleksibel karena mengontrol masalah keamanan siber yang terus-menerus mengalami perubahan dinamis.
“Tantangan ke depan untuk keamanan cyber akan sangat dinamis, kita tidak tahu masalah apa yang akan kita hadapi,”
“Karena itu, RUU ini harus lebih berpikir ke depan dan lebih fleksibel dalam menangani masalah cyber.”
Selain itu, ia berharap bahwa diskusi tentang RUU KKS dapat dikembangkan lebih lanjut untuk benar-benar mengatasi masalah keamanan cyber yang mendesak di Indonesia.
https://ift.tt/2mxgjd2
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.