Pemerintah Kota Depok akan memberikan bantuan untuk tunggakan pajak kendaraan (CPB) di wilayah ini selama satu bulan dari 10 November hingga 10 Desember 2019.
Kepala Brigadir Khusus Tim Samsat Cinere, Kepala Kepolisian, Toegino mengatakan selama para pembayar pajak tidak perlu membayar denda, meskipun mereka terlambat menyetor pajak. Intinya, kebijakan ini membuat tunggakan hanya diharuskan membayar pajak yang baru saja ditetapkan.
“Intinya adalah bahwa pajak harus dibayar hanya, tanpa penalti, untuk yang terlambat (pembayar pajak),” kata Toegino kepada Depok, Jawa Barat, Rabu (11/6)
Toegino menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong warga Depok menjadi tunggakan pajak untuk memenuhi tugas mereka dengan menggunakan jumlah waktu yang diberikan.
Di masa lalu, sejumlah daerah telah membuat kebijakan untuk mengurangi tunggakan pajak mobil. Sebagai contoh, DKI Jakarta memberikan bantuan kepada pemilik kendaraan yang terlambat pajak dari 16 September hingga 30 Desember 2019.
Pertama, pembayaran Transfer Judul Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang hanya 50 persen untuk BBN-KB kedua dan seterusnya. Layanan kebijakan ini diberikan kepada PKB dan BBN-KB atau Kantor Unit Layanan Samsat di lima wilayah DKI.
Kedua, CPB adalah 50 persen untuk periode hingga 2012, dan CPB adalah 25 persen untuk periode 2013-2016. Layanan kebijakan ini juga disediakan di lima wilayah Samsat DKI.
Ketiga, penghapusan sanksi administrasi oleh CPB dan BBN-KB hingga 2019. Kebijakan ini dikeluarkan secara otomatis ketika wajib pajak membayar.
Selain Jakarta, Provinsi Banten juga telah mengadopsi kebijakan penghapusan hukuman pajak kendaraan bermotor.
https://ift.tt/2oZzJIP
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.