Tampilkan postingan dengan label 2019 at 10:40AM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 2019 at 10:40AM. Tampilkan semua postingan

28 November 2019

Kredivo Angkat Bicara Soal Kemungkinan Jadi Unicorn

Platform kredit digital mengklaim tidak melakukan Unicorn atau status start-up dengan apresiasi US $ 1 juta sebagai prioritas untuk kinerja perusahaan.

Direktur Kredivo, Anita Wijanto mengatakan bahwa saat ini Kredivo berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan dalam bentuk layanan kredit.

Pengakuan ini merupakan respons setelah Kredivo diprediksi akan menjadi salah satu startup yang akan menjadi Unicorn baru. Sebelumnya, platform layanan teknologi keuangan (fintech) lainnya, Ovo bernama perusahaan Unicorn.

“Amin dan berdoalah saja. Kami tidak akan mencapai target. Tapi itu lebih dari visi kami. Bagaimana kami dapat membantu sebanyak mungkin orang yang menginginkan kredit,” kata Anita dalam konferensi pers yang bekerja untuk mendistribusikan pinjaman Kredivo dan PermataBank, di Jakarta Pusat. Rabu (27/11).

Meskipun Ovo adalah layanan dompet digital, Ovo juga memiliki produk Ovo PayLater yang merupakan layanan pinjaman konsumen.

Kredivo mengatakan bahwa berdasarkan Laporan E-Conomy 2019 SEA yang dilakukan oleh Google dan Temasek pada akhir 2019, masih ada 92 juta penduduk dewasa di Indonesia yang belum tersentuh oleh jasa keuangan atau perbankan.

Anita mengatakan produk Kredivo telah terbukti mendorong inklusi keuangan ketika 60 persen pengguna Kredivo pertama kali mendapatkan kredit.

Anita saat ini memperkirakan bahwa jumlah pengguna Kredivo telah menyentuh satu juta orang. Artinya, 600 ribu orang lebih dulu mendapat kredit.

“Jadi kadang-kadang mereka hanya bekerja selama satu atau dua tahun, meminta kredit dari bank untuk menolak kredit apa pun. Tetapi mereka dapat mengaksesnya melalui Kredit,” kata Anita.

Selain itu, Anita menjelaskan bahwa sebagian besar pengguna berusia 20 hingga 30 tahun.

Anita juga mengklaim bahwa 20 persen dari total pinjaman adalah pinjaman produktif. Sisanya adalah pinjaman konsumen.

“Pendapatan naik 20 persen. Banyak peminjam menggunakan tunjangan kami untuk kebutuhan bisnis mereka,” katanya.

Kredivo Telah Menjadi Penyedia Sistem Elektronik (PSE).

Mengenai kewajiban Kredivo untuk mendaftar sebagai Penyedia Sistem Elektronik (PSE), Anita mengatakan Kredivo telah terdaftar sejak Maret 2018.

Anita mengatakan bahwa mengkredit Kredivo dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi adalah permintaan agar Kredivo dapat didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

“Ini pasti daftar, kalau bukan tidak mungkin bagi kami untuk menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau terdaftar di OJK.

https://ift.tt/2q1KV8g
Share:

01 November 2019

Menkominfo Akan Berkoordinasi Dengan Menkeu Mengenai Pajak Netflix

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan dia akan menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada aplikasi pajak untuk penyedia layanan media streaming digital Video in Demand, Netflix.

Diskusi ini akan mencakup peraturan hukum yang berubah-ubah, serta tarif pajak, serta mekanisme penegakan pajak.

“Jika itu masalahnya, saya harus berbicara dengan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Apa yang terkait pajak, apa payung hukumnya, dan bagaimana pajak teknis dapat dibayar oleh wajib pajak,” katanya Johnny bertemu di Kantor Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Kamis (31/10).

Dia mengatakan pajak di Netflix harus segera di Indonesia. Namun, sebelumnya telah ada diskusi tentang aplikasi pajak Netflix.

“Harus ada percakapan dan solusi yang baik. Itu harus diselesaikan dengan baik,” kata Johnny.

Kata Johnny setelah Netflix tumbuh dan menghasilkan banyak uang di Indonesia. Karena itu, hak negara adalah mendapatkan pajak dari pendapatan Netflix.

“Kami ingin semua bisnis [digital] ini dikembangkan di Indonesia. Orang-orang telah membayar, kualitas layanan juga telah diperoleh, hak-hak negara juga tersedia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berjanji untuk mengenakan pajak pada Netflix terutama karena kegiatan Netflix membawa nilai yang signifikan bagi perekonomian.

“TETAPI (Badan Usaha Permanen) memiliki banyak kegiatan, mereka memiliki keberadaan ekonomi yang signifikan, sehingga mereka wajib membayar pajak. Di Australia, di Singapura, mereka telah memutuskan untuk mengutip pajak di Netflix. Namanya adalah Netflix Pajak,” katanya, Selasa (29/10)).

https://ift.tt/2N2I47J
Share:

14 Oktober 2019

Huawei Bicara Tentang Implementasi 5G Di Ibukota Baru

Direktur Strategi TIK Huawei Indonesia Mohamad Rosidi mengatakan pengembangan informasi dan teknologi informasi (TIK) sebagai Infrastruktur TIK sangat penting untuk menerapkan konektivitas 5G di ibukota baru. Infrastruktur berbasis TIK adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi.

“Biasanya, menjadikan Infrastruktur TIK [infrastruktur berbasis infrastruktur] persyaratan utama agar konektivitas 5G dapat diimplementasikan di ibukota baru,” katanya kepada awak media di Hermitage Hotel, Jakarta.

Menurut Rosidi, pelaksanaan jaringan 5G juga harus memiliki rencana bersama untuk mendefinisikan serat yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru, kemudian, Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peran pemangku kepentingan juga merupakan salah satu faktor untuk menerapkan koneksi 5G.

“Pada saat implementasi, selain pengembangan Infrastruktur TIK, harus ada rencana terpadu seperti mendefinisikan serat yang kuat dan peran pemangku kepentingan juga penting,” kata Rosidi.

Untuk menerapkan 5G di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kemenkominfo) mengatakan bahwa penggunaan frekuensi mengacu pada ekosistem 5G di dunia.

Dengan begitu diharapkan operator di Indonesia dapat berinvestasi lebih murah untuk membangun jaringan 5G.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail menjelaskan bahwa investasi murah ini disebabkan oleh ketersediaan peralatan yang mendukung frekuensi 5G yang distandarisasi oleh ekosistem.

“Kami biasanya akan menjadi yang terbaik dari ekosistem. Dengan itu, biaya investasi operator untuk mengembangkan layanan 5G di Indonesia lebih baik dan ekonomis,” kata Ismail setelah panggilan konferensi pada tanggal 25. Diskusi Asia-Pacific Wireless Group di Tangerang pada bulan Juli.

Ismail mengatakan bahwa penyedia atau vendor perangkat 5G di masa depan pasti akan mengikuti frekuensi yang ditentukan oleh ekosistem. Dia mengatakan jumlah vendor yang mendukung frekuensi ini akan membuat biaya investasi lebih murah.

Menjelang acara WRC, Kominfo mengatakan pihaknya menyiapkan berbagai frekuensi dari band rendah, menengah, hingga tinggi untuk 5G.

Teknologi Komunikasi dan Informasi menyiapkan frekuensi dari 600 MHz hingga 6 GHz, terutama di kisaran 3,5 GHz hingga 4,2 GHz untuk keperluan 5G. Frekuensi 3,5 GHz dianggap cocok untuk penanganan 5G.

Hanya saja, saat ini frekuensi 3,5 GHz digunakan untuk keperluan satelit. Untuk alasan ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan penelitian sehingga 5G dan satelit dapat bekerja bersama menggunakan frekuensi 3,5 GHz.

https://ift.tt/2VCaiZG
Share:

11 Oktober 2019

Mulai Tahun Depan, Ponsel Baru Wajib Gunakan Android 10

Google telah melaporkan untuk berhenti menggunakan Android 9 pada ponsel baru hingga 31 Januari 2020. Setelah tanggal itu, semua perangkat Android harus menggunakan Android 10.

Dilansir dari XDA Manufacturers, dokumen ini dikeluarkan oleh Google Mobile Services (GMS) atau serangkaian aplikasi dan layanan yang harus dilisensikan oleh perusahaan sebelum diinstal pada perangkat Android.

Dalam dokumen itu tertulis bahwa Google akan menghentikan izin untuk menggunakan Android 9 Pie setelah 31 Januari 2020. Artinya, perangkat Android yang akan keluar setelah tanggal tersebut dipastikan akan digunakan oleh Andorid 10.

Untuk disetujui, Original Equipment Manufacter (OEM) atau produsen peralatan asli harus mengirim perangkat lunak yang dibuat khusus untuk perangkat mereka ke Google. Persetujuan dapat disetujui jika dokumen yang relevan sudah lengkap. Selain itu ada juga serangkaian tes seperti Compatibility Test Suite (CTS), Vendor Test Suite (VTS), dan Google Test Suite (GTS).

Selain topik Android 9, dokumen ini juga menyertakan OS Android yang lebih lama. Persetujuan perangkat dengan Android OS 8.1 edisi Oreo atau Go telah diperpanjang. Ini adalah tindak lanjut dari penemuan regresi kinerja pada Android 9 Pie (Go Edition).

Peraturan ini tampaknya memaksa OEM untuk mengikuti rilis terbaru di Android. Ini benar-benar dianggap sangat sulit. Tapi sekarang Google melaporkan bahwa mereka telah meringankan persyaratan sehingga beban produsen untuk mengikuti perubahan Android menjadi lebih mudah.

Bagi Anda yang masih memiliki perangkat dengan OS Android 9, Anda masih bisa mendapatkan pembaruan perangkat lunak. Namun seperti yang dilaporkan pembaruan tidak akan bertahan lama. Sejak itu, Google berencana untuk berhenti memperbarui Android 9 setelah Android 11.

https://ift.tt/2OF5lxI
Share:

10 Oktober 2019

Kominfo Angkat Bicara Soal Pemblokiran Akun Papua Barat Oleh Facebook

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berbicara tentang pemblokiran akun Facebook dan Instagram yang menyebarkan konten yang terkait dengan Papua Barat. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan tidak akan mengambil tindakan pada Insight ID, karena isi akun tidak termasuk hoak atau informasi yang salah.

Karena kementerian menganggap konten yang terkait dengan masalah Papua Barat tidak melanggar Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lebih lanjut, menurut Direktur Jenderal Aplikasi dan Teknologi Informasi (Aptika) Semuel Abrijani, memblokir akun yang dikelola oleh Insight ID di Facebook dan Instagram tidak didasarkan pada keluhan dari partainya. Tetapi platform media sosial melakukannya karena melanggar pedoman komunitas.

“Kami tidak menemukan konten (dilanggar), tetapi itu adalah pola perilaku, ada akun palsu yang ia mainkan. Jika konten itu tidak ada, mereka diblokir karena pola perilaku,” kata Semuel. setelah Tata Kelola Internet Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/10)).

Semuel juga mengatakan bahwa akun yang dikelola oleh ID Insight tidak termasuk dalam pemantauan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informasi sedang melakukan blokade karena meluasnya sirkulasi hoak dan informasi yang salah.

Dia mengutip Kementerian Komunikasi dan Informasi mempertimbangkan akun yang berisi konten kekerasan SARA.

“Ketika kami mengirim ke (memblokir) Facebook sehubungan dengan konten. Satu berbau SARA dan kekerasan,” kata Semuel.

Facebook dan Instagram menghapus lusinan akun dan halaman (halaman) di Indonesia. Akun dan halaman yang dihapus ini dikaitkan dengan konten tentang Papua Barat.

Facebook telah menghapus 69 akun Facebook, 42 ​​halaman, dan 34 akun Instagram yang diduga terlibat dalam pola perilaku tidak etis dengan fokus pada Papua Barat.

Facebook juga telah mengumumkan agensi akan memindahkan jaringan ini. Jejaring sosial ini memanggil perusahaan media yang disebut Insight ID. ID Insight hadir di Facebook dan Instagram dengan 69 akun Facebook, 42 ​​halaman, dan 34 akun Instagram.

https://ift.tt/2M18je1
Share:

25 September 2019

Harga Murah Jadi Alasan TNI AU Pilih Esemka Bima

Angkatan Udara Indonesia (AU) telah mengkonfirmasi pembelian 35 unit produk Esemka Bima karena harganya relatif lebih murah daripada produk merek Jepang. Kendaraan jenis pickup akan digunakan untuk operasi kendaraan di landasan pacu Skuadron Angkatan Udara.

Kepala Layanan Informasi Angkatan Udara Indonesia Marsma Fajar Adriyanto yang mencoba membandingkan harga Esemka dengan merek Jepang lainnya, mengatakan harga yang ditawarkan oleh Esemka lebih terjangkau.

“Karena Kepala Staf Angkatan Udara telah menyarankan Ketua Inkopau, bersama dengan anggaran yang ada karena merek lain, Jepang hanya memiliki 25 unit,” kata Fajar, Selasa (24/9). .

Fajar mengatakan, Inkopau membeli mesin Bima 1.300 cc seharga Rp95 juta. Sementara pickup merek Jepang berkisar Rp130 ​​juta.

Di Indonesia, Bima mendapat tantangan dari banyak pemain lama termasuk Daihatsu Gran Max dengan harga mulai dari IDR 133,9 juta, DFSK Super Cab mulai dari IDR 128,9 juta, dan Suzuki Carry mulai dari IDR 138,6 juta.

Angkatan Udara Indonesia sebelumnya telah membeli berbagai merek pickup Jepang untuk kebutuhan operasional, termasuk Toyota Kijang, Suzuki Carry, dan Mitsubishi Triton.

“Jadi tidak hanya murah, kami melihat spesifikasinya. Karena akan digunakan di landasan. Sekarang sudah sesuai spesifikasi 1.300 cc, dan juga produksi dalam negeri,” katanya.

Akun resmi Angkatan Udara Indonesia tampaknya menyertakan formulir Bima untuk operasi Skuadron AU di seluruh Indonesia. Bimasakti putih terlihat berwarna kuning. Di sisi bodi tertulis Air Squadron 4, sedangkan atapnya memiliki lampu rotator.

Dawn menjelaskan bahwa penyesuaian warna dan penambahan lainnya pada pickup Bima dilakukan oleh Angkatan Udara Indonesia.

“Jadi kalau itu dari Esemka masih putih, itu standar. Nanti warnanya akan berubah sampai lebih banyak lampu ditambahkan ke kita. Mungkin 5 Oktober akan beroperasi,” tutup Fajar.

https://ift.tt/2n4tEcR
Share:

Facebook Page

TRANSLATE

Translate This Page
English French German Spain Italian Dutch
Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Entri yang Diunggulkan

Keunikan Pulau Kumala, Destinasi Wisata Dekat Ibu Kota Baru

SuaraKaltim.id – Pulau Kumala merupakan salah satu destinasi wisata menarik yang dekat dengan ibu kota baru Nusantara. Pulau Kumala terletak...

Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog