Publik khawatir tentang pembelian dan penjualan data pribadi terkait dengan Nomor Registrasi Penduduk (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial Facebook. Pemerintah diharapkan untuk menyelesaikan peraturan tentang perlindungan data pribadi (UU PDP).
“Ini mengkhawatirkan banyak orang, karena ada sindikat atau kejahatan terorganisir yang mengumpulkan banyak data pribadi dan data pribadi ini disalahgunakan untuk tujuan pengayaan diri,” menurut Koordinator Regional dan Sosial SAFEnet Pengamat Media, Damar Juniarto.
Damar mengungkapkan, situasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. “Kami tidak tahu bagaimana penuntutan terhadap partai yang kami minta melindungi data pribadi kami: Dukcapil Kemendagri dan polisi,” katanya.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian diperlukan dalam menyimpan data pribadi, karena tidak menghalangi kemungkinan mengumpulkan data pribadi untuk wirausaha.
“Payung perlindungan yang perlu didorong adalah membuat undang-undang yang menjamin perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah bagian dari hak privasi, yang merupakan hak asasi manusia yang perlu dilindungi,” jelasnya.
Menurutnya, meski sudah ada 30 produk legislatif, hampir tumpang tindih dan batas-batasnya tidak jelas.
“Sudah waktunya untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menjaga keamanan data pribadi mereka. Ini adalah tantangan yang lebih besar, karena hari ini, intrusi data pribadi juga dapat dilakukan oleh perusahaan aplikasi,” pungkasnya.
https://ift.tt/336rytd
